Pengusaha Minyak Goreng Buat Pemerintah 'Bertekuk Lutut', Mendag Lutfi Sebut Mafia Curang Harus Dibasmi

KLIK BANGGAI - Pemerintah dipaksa berpikir keras dalam menyelesaikan fenomena kelangkaan disertai lonjakan harga minyak goreng.

Timbul berbagai kecurangan tentang penyebab kelangkaan minyak goreng yang menyengsarakan masyarakat.

Kali ini, pemerintah seperti tak mampu menghadapi gebrakan para pengusaha minyak.

Melansir dari Pikiran Rakyat pada Jumat, 18 Maret 2022 dalam artikel berjudul: 'Pemerintah Kalah Melawan Pengusaha Minyak Goreng', dijelaskan bahwa;

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menilai Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional perlu dilibatkan secara aktif dalam tata niaga minyak goreng agar tidak terjadi kelangkaan seperti saat ini.

"Pemerintah agar memberikan kewenangan ke Badan Pangan Nasional termasuk juga Bulog untuk menata niaga minyak goreng," kata Mulyanto dalam keterangan di Jakarta, Kamis, 17 Maret 2022.

Baca Juga: INGAT! 5 Orang Ini Wajib Membayar Fidyah Puasa, Kamu Salah Satunya?

Mulyanto mengingatkan, sekarang ini, kewenangan Badan Pangan Nasional hanya pada sembilan komoditas yaitu beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai. Bulog hanya untuk beras, kedelai, dan jagung.

Terkait keputusan pemerintah menyerahkan pengelolaan minyak goreng pada mekanisme pasar, dia berpendapat bahwa hal tersebut menandakan pemerintah kalah menghadapi tekanan pengusaha minyak goreng.

“Pasalnya, setelah mengadakan pertemuan dengan produsen minyak goreng, pemerintah memutuskan untuk menaikkan HET minyak goreng curah jadi Rp14.000 per liter pada 15 Maret 2022. Sebelumnya, HET minyak goreng curah Rp11.500 per liter.

Selain itu, pemerintah juga mencabut aturan HET minyak goreng kemasan dan menyerahkannya melalui mekanisme pasar,” katanya.

Baca Juga: Rusia Klaim Miliki Bukti Dokumenter Tentang Keterlibatan AS Danai Proyek Senjata Biologi di Ukraina

Menurut Mulyanto, pasar minyak goreng bersifat oligopolistik. Dari data Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha (KPPU), pasar minyak goreng dari hulu ke hilir, termasuk terintegrasi ekspor, didominasi empat produsen.

Ke depan, menurut Mulyanto, dalam jangka panjang, pemerintah harus menata niaga komoditas minyak goreng ini, agar menguntungkan masyarakat dengan harga yang terjangkau.

"Salah satunya dengan mengubah struktur pasar oligopolistik tersebut dengan mencabut regulasi yang menghambat serta memberi insentif bagi tumbuhnya pelaku usaha baru di industri minyak goreng ini," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan, stok minyak goreng cukup hingga Ramadan.

Baca Juga: BKPM Luncurkan 47 Proyek Investasi Berkelanjutan Senilai Rp155,12 Triliun

Menurut dia, seperti disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah menghitung kebutuhan minyak goreng secara nasional rata-rata 300 juta-330 juta liter, tetapi sudah didistribusikan lebih dari 500 juta liter sebagaimana laporan dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Subsidi Menteri Lutfi mengatakan, pemerintah tetapkan memberikan subsidi minyak goreng curah dengan harga Rp14.000 per liter.

“Sekarang sedang dibereskan aturan-aturannya, hari ini semua selesai,” ujar Lutfi saat memantau kesediaan bahan pokok dan minyak goreng di Pasar Senen, Jakarta, Kamis, 17 Maret 2022 dilansir Antara.

Lutfi mengatakan, Kementerian Perdagangan memberikan kesempatan Kementerian Perindustrian yang akan menjamin minyak goreng curah tersalurkan ke pabrik, kemudian pabrik memastikan distribusi hingga ke pasar.

Selanjutnya, minyak akan disubsidi agar harganya berada di angka Rp14.000 per liter atau setara dengan Rp15.500 per kilogram.

Baca Juga: 60 Ribu Tiket MotoGP Sirkuit Mandalika Habis, Presiden Jokowi: Ini Menjadi Brand Baru Negara Kita

“Jadi ini targetnya yang akan kami kerjakan pada kesempatan pertama, mudah-mudahan bisa menyelesaikan (persoalan) minyak goreng yang kita hadapi bersama-sama,” katanya.

Menurut Mendag, adanya kenaikan harga minyak disebabkan pengaruh invasi Rusia terhadap Ukraina karena kedua negara tersebut penghasil minyak bunga matahari (sunflower).

Karena minyak bunga matahari harus disubstitusi oleh minyak crude palm oil (CPO), menyebabkan harga internasional minyak CPO meningkat dari Rp14.600 pada awal Februari 2022 menjadi Rp18.000 hingga saat ini.

“Kemarin sudah turun sedikit, tetapi pada dasarnya naik karena mekanisme pasar,” tutur Lutfi.

Oknum curang Disparitas yang tinggi antara ketersediaan minyak dengan harga internasional, ucap Lutfi, menyebabkan banyak oknum yang bertindak curang dengan menaikkan harga secara sembarangan.

Baca Juga: WASPADA! Aktivitas Gempa Meningkat, BMKG: Sumber Gempa Memang Banyak dan Sangat Aktif

Dia memastikan pemerintah dan kepolisian akan membasmi mafia yang mengambil keuntungan dalam menjual minyak secara menyimpang.

“Kita akan basmi mafia-mafia yang berbuat curang karena itu (minyak) adalah milik masyarakat dan itu bentuk kehadiran pemerintah untuk rakyat. Bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat dan polisi harus melawan, kita menjadikan ini gerakan untuk Indonesia, buat Indonesia,” kata Lutfi.

Untuk diketahui, subsidi minyak curah yang diberikan oleh pemerintah akan dikerjakan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).***(Huminca Sinaga/Pikiran Rakyat)