Network
KLIK BANGGAI - Parlemen Sri Lanka telah memilih perdana menteri Ranil Wickremesinghe sebagai presiden baru negara kepulauan itu.
Sementara presiden sebelumnya, Gotabaya Rajapaksa melarikan diri dari Sri Langka minggu lalu dan mengundurkan diri setelah protes panas atas keadaan ekonomi.
Pencalonan Wickremesinghe didukung oleh 134 dari 223 anggota parlemen selama pemungutan suara pada Rabu (hari ini).
Veteran politik berusia 76 tahun itu telah menjabat sebagai presiden sejak kepergian Rajapaksa.
Ada kekhawatiran bahwa kemenangan Wickremesinghe dapat menyebabkan lebih banyak kerusuhan karena dia dikenal sebagai sekutu kelompok Rajapaksa, yang sekarang disalahkan sebagian besar orang Sri Lanka atas kesengsaraan ekonomi mereka.
Sementara itu, penjabat presiden memberlakukan keadaan darurat pada Senin awal pekan ini. Langkah itu dapat memberinya lebih banyak kekuatan untuk menyikapi perbedaan pendapat di tengah krisis.
Kondisi Sri Lanka saat ini telah terbagi berdasarkan garis partai, tetapi sekarang perbedaan itu harus dikesampingkan untuk bersama-sama bekerja sebagaimana disampaikan oleh Wickremesinghe kepada parlemen setelah pemungutan suara.
“Tidak serta merta mengatakan betapa sulitnya kondisi negara secara ekonomi, kita harus memulai program baru untuk maju,” tegasnya melansir dari Rt.com.
Baca Juga: Habib Rizieq Bakal Menghirup Udara Bebas 2023, Tapi Wajib Lakukan Hal Ini Dulu Selama Setahun
Setelah pengunduran diri pemimpin oposisi Sajith Premadasa, tiga kandidat tersisa untuk memperebutkan jabatan tertinggi di negara Asia Selatan berpenduduk 22 juta jiwa itu, yang kini mengalami krisis politik dan ekonomi terburuk sejak merdeka pada 1948.
Tetapi hanya mantan Menteri Pendidikan Alahapperuma, yang didukung oleh oposisi dan beberapa anggota partai yang berkuasa di Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), yang dipandang sebagai penantang nyata. Dia akhirnya mengamankan 82 suara.
Wickremesinghe akan menghadapi tugas berat sebagai presiden. Ekonomi negara itu runtuh dalam beberapa bulan terakhir, yang menyebabkan kekurangan bahan bakar, makanan, dan kebutuhan pokok lainnya.
Menipisnya cadangan devisa memaksa pihak berwenang di Kolombo untuk melakukan pembicaraan bailout dengan IMF.
Krisis ini disalahkan pada pandemi Covid-19, yang memotong pendapatan turis untuk pulau itu, dan larangan pupuk kimia oleh Rajapaksa, yang merupakan pukulan besar bagi pertanian.***
Artikel Rekomendasi