Network
KLIK BANGGAI - Penyaluran bantuan sosial BST oleh PT Pos Indonesia dinilai mengakibatkan kerumunan orang di Kantor Pos.
Padahal, pemerintah saat ini telah mengimbau kepada seluruh masyarakat agar menghindari kerumunan agar terhindar dari penularan Covid-19.
Atas hal tersebut, Menteri PMK Muhadjir Effendy mengkritik PT Pos Indonesia yang menimbulkan kerumunan dalam penyaluran bansos.
Baca Juga: Pemerintah Indonesia Target 2024 Ciptakan 2,5 Juta Petani Milenial
"Kalau bisa jangan seperti ini berkumpul di Kantor Pos, bantuan bisa disalurkan lewat RT/RW," kata dia di Banjarmasin, Rabu, dikutip dari ANTARA.
Pernyataan itu disampaikannya saat meninjau penyaluran Program Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap 14 dan 15 sebesar Rp600 ribu per KPM dan penyaluran Program Bantuan Beras PPKM 2021 sebanyak 10 kg per KPM di Kantor Pos Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Dia menjelaskan selain rentan terjadinya penularan COVID-19 dengan berkumpul banyak orang, warga yang harus datang ke Kantor Pos juga perlu biaya transportasi.
Baca Juga: Hari Libur Tahun Baru 2021 Digeser, Kapan?
"Saya tanya tadi ke warga dia naik ojek Rp15 ribu dari rumah. Pulang pergi Rp30 ribu. Jadi kurang dong duit yang diterimanya karena dipotong ongkos perjalanan," ucap dia.
Muhadjir meminta PT Pos lebih proaktif lagi melihat fakta di lapangan.
Artikel Rekomendasi