KLIK BANGGAI - Sosial media menjadi salah satu sarana politik yang paling sering dimanfaatkan baik untuk berkampanye atau menyebar informasi terkait dengan perkembangan politik.
Namun layaknya pisau bermata dua, sosial media memang memberikan dampak positif yang luar biasa karena sebaran informasi akan jauh lebih luas dan mudah.
Sayangnya disisi lain ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab justru memanfaatkan sosial media untuk menyebarkan informasi yang bermuatan negatif dan hoaks.
Status quo saat ini menunjukan bahwa gelombang informasi yang dikotori hoaks dan konten negatif merusak pikiran banyak orang, menimbulkan efek merusak yang luar biasa di dunia nyata.
"Bahkan Dewan Pers pun tidak dapat menjangkau konten-konten disinformasi atau konten menyesatkan milik perseorangan (di medsos) ini," kata Yulianto yang merupakan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023.
Dalam kacamata lebih luas Yulianto melihat persoalan hoaks, konten negatif, dan berita menyesatkan berkaitan erat dengan kedaulatan komunikasi di Tanah Air.
Baca Juga: Belum Tersangka, Bharada E Kembali ke Brimob, Siapa Pembunuh Brigadir J?
Kedaulatan komunikasi, kata Yulianto, sebuah kondisi di mana negara pun kesulitan melawan karena ruang informasi digital penuh unggahan-unggahan yang ada di media sosial.
Sementara itu, hanya undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang bisa menjangkau, tapi itu pun masuk delik aduan.
Artikel Rekomendasi