Soal APBN Biayai Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PKS: Pemerintah Tunjukan Sikap Inkonsistensi

- 12 Oktober 2021, 13:03 WIB
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera. /Tangkap Layar / Video Twitter @MardaniAliSera.

KLIK BANGGAI - Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengakatan keputusan pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Badung merupakan sikap inkonsistensi dari pemerintah.

Menurut Mardani Ali Sera, keputusan pemerintah dalam menggunakan APBN untuk pembiayaan proyek kereta cepat tersebut berpeluang merusak kredibilitas proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Bismillah, keputusan menggunakan dana APBN utk membiayai kereta cepat Jakarta-Bandung kembali menunjukkan inkonsistensi pemerintah yang berpeluang besar merusak kredibiltas proyek2 BUMN," tulis Mardani Ali Sera melalui akun Twitter @MardaniAliSera, Selasa, 12 Oktober 2021.

Baca Juga: Pipres 2024 Masih Jauh, Ramalan Jayabaya Beberkan Sosok Pengganti Jokowi, Siapa Dia?

Tak hanya itu, menurutnya, pemerintah menunjukan sikap inkonsistensi karena sebelumnya pernah menyatakan tidak akan menggunakan dana APBN.

"Dari awal sudah sesumbar tidak akan menggunakan dana APBN," tuturnya.

Lebih lajut, Mardani menyayangkan penyertaan modal negara justru menyimpang dari apa yang seharusnya.

Baca Juga: Kemenkeu Resmi Rilis Meterai Elektronik, Berikut Cara Penggunaannya

Bahkan, dirinya menyebut bahwa kebijakan tersebut lebih cenderung mengutamakan kepentingan politik praktis dibading perhitungan bisnis bisnis yang transparan dan komprehensif.

"Amat disayangkan anggaran penyertaan modal nwgara justru menyimpang dari rumus tersebut. Imbas kebijakan yang cenderung mengutamakan kepentingan poitik praktis daripada perhitungan bisnis yg transparan dan komprehensif," tutur Mardani.

Baca Juga: CEK FAKTA: Kasihan, Luhut Binsar Panjaitan Jadi Begini? Simak Penjelasan Berikut

Lebih lanjut, Mardani menyebut bahwa kondisi keuangan negara telah mendapatkan ujian besar, yakni besarnya defisit anggaran dalam penanganan Covid-19 selama dua tahun terakhir.

"Salah dalam mengelola besarnya risiko fiskal, dapat menjadi malapetaka yang mengerikan di masa mendatang," pungkasnya. ***

Editor: Irwan B


Tags

Artikel Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x