KLIK BANGGAI - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah mengajukan dua nama terkait Calon Menpan RB kepada Presiden Jokowi.
Menurut Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto bahwa Megawati telah mengajukan dua nama Calon Menpan RB pada Kamis lalu.
"Ya, pada hari Kamis yang lalu Ibu Mega sudah bertemu dengan Presiden Jokowi dan nama-nama sudah diserahkan," kata Hasto di sela Pameran Lukisan Freedom of Harmony di Jakarta, Selasa, dikutip dari ANTARA.
Baca Juga: Jadi Bukti Vital, Polisi Masih Telusuri HP Brigadir J Yang Asli
Diketahui, bahwa Sebelumnya Menpan RB dijabat oleh Almarhum Tjahjo Kumolo yang telah wafat beberapa waktu lalu.
Meski telah diajukan calon Menpan RB, namun untuk menentukan siapa yang akan menduduki posisi tersebut adalah hak Presiden.
Baca Juga: Eks Pengacara Bharada E Bongkar Motif Pembunuhan Brigadir J, Ada Kaitannya Dengan MiChat
Meski begitu, pengajuan nama Calon Menpan RB telah sesuai dengan sistem Presidensial menurut Hasto.
"Bapak Presiden Jokowi yang akan menetapkan dan akan menentukan kapan momentumnya," tutur Hasto.
Namun, Hasto dalam siaran persnya tidak menyebut nama-nama tersebut.
Baca Juga: Babak Baru Kematian Brigadir J, Kejagung Terima SPDP Putri Candrawathi
Sebelumnya, PDI Perjuangan menyarankan agar Jokowi mengambil jeda waktu untuk memutuskan siapa pengganti Tjahjo setelah 40 hari masa berkabung selesai.
Dengan demikian, lanjut dia, dalam waktu dekat PDI Perjuangan memperkirakan Jokowi akan mengumumkan nama itu.
"Itu sudah terpenuhi dan sekarang presidenlah yang nanti akan mengumumkan siapa pengganti Pak Tjahjo," kata Hasto.
Terkait reshuffle kabinet, menurut dia, bagi PDI Perjuangan terlalu sering reshuffle adalah bukan situasi yang kondusif.
Baca Juga: Babak Baru Kematian Brigadir J, Kejagung Terima SPDP Putri Candrawathi
Akan tetapi, pihaknya percaya bahwa jika Presiden melakukan reshuffle, itu untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja pemerintahan.
Di satu sisi PDI Perjungan melihat reshuffle terlalu sering tidak baik. Namun, di sisi lain pihaknya memahami reshuffle suatu keharusan apabila menteri kurang berkinerja baik.
Bagi PDI Perjuangan, lanjut Hasto, skala prioritas saat ini adalah mengisi posisi-posisi yang kosong dan agar seluruh jajaran menteri bergerak serentak dalam satu irama untuk membangun sinergi, koneksitas, dan koordinasi serta mengambil langkah terobosan dalam mencetak prestasi.
Baca Juga: Mengharukan! Universitas Terbuka Akan Wisuda Brigadir J, Akan Diwakili Sang Ayah
Akan tetapi, dalam hal evaluasi Presiden, menteri tidak berprestasi, PDI Perjuangan mengusulkan kepada Presiden untuk mengambil suatu tindakan yang tegas.
"Kalau kita monitor dari instrumen evaluasi saja akibat tekanan global, ini 'kan terjadi kenaikan yang berdampak pada rakyat miskin, bagi yang berpenghasilan tetap seperti pensiunan. Oleh karena itu, seluruh jajaran menteri harus punya sense of crisis," kata Hasto.
Menurut dia, karena tekanan-tekanan global, ditambah lagi dampak pandemi yang belum selesai, menteri harus bekerja sebaik mungkin.
Baca Juga: Mengharukan! Universitas Terbuka Akan Wisuda Brigadir J, Akan Diwakili Sang Ayah
"Karena apa pun, Presiden punya hak untuk melakukan evaluasi atas kinerja para menterinya," katanya menambahkan.***