Network
KLIK BANGGAI - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta Kemdikbud Ristek merevisi aturan rekrutmen guru PPPK serta memperbaiki manajemen pelaksanaan seleksinya.
Pasalnya, revisi terhadap peraturan rekrutmen PPPK sebagai solusi mengatasi darurat kekurangan guru.
Hal tersebut diungkap oleh Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi sebagaimana dikutip dalam siaran pers organisasi yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Baca Juga: CEK FAKTA! Gawat, SBY Terancam Hukuman Mati Disertai Ucapan Selamat Jalan, Simak Disini
“PGRI meminta Kemendikbudristek melakukan revisi terhadap peraturan rekrutmen PPPK sebagai solusi untuk mengatasi darurat kekurangan guru," katanya dikutip dari ANTARA.
"Selain itu, manajemen pelaksanaan seleksi ASN PPPK perlu diperbaiki agar di masa mendatang lebih profesional, transparan, dan akuntabel,” ia menambahkan.
PGRI meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meninjau kembali kebijakan rekrutmen PPPK tahun 2021 karena kebijakan itu dinilai tidak mempertimbangkan rasa keadilan, penghargaan terhadap pengabdian, dan dedikasi guru honorer.
Baca Juga: Kartu Prakerja Gelombang 22 Dibuka Oktober 2021? Pastikan Anda Tidak Masuk 7 Kriteria Ini
"Para guru honorer itu melaksanakan tugas-tugas pembelajaran dan pelayanan pendidikan dalam situasi darurat kekurangan guru. Ketersediaan guru merupakan syarat utama agar peserta didik mendapatkan haknya dalam memperoleh layanan pendidikan,” kata Unifah.
Menurut Unifah, masa pengabdian, dedikasi, dan kinerja guru honorer yang berusia 35 tahun ke atas mestinya dipertimbangkan dalam seleksi PPPK.
Artikel Rekomendasi