Network
KLIK BANGGAI - Pemerintah telah memberlakukan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Bersamaan dengan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak, pemerintah juga menyalurkan Batuan Langsung Tunai (BLT) BBM.
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, BLT pengalihan subsidi BBM sudah tersalur di 445 kota/kabupaten di seluruh Indonesia.
"Pemerintah mulai menyalurkan BLT pengalihan subsidi BBM sejak 1 September 2022 dan menjangkau 514 kota/kabupaten di Indonesia. Saat ini sudah tersalurkan di 445 kabupaten/kota yang dilakukan oleh Pos (PT Pos Indonesia)," ujar Mensos Risma dalam diskusi daring FMB9ID_IKP pada Selasa, 6 September 2022 sebagaimana dikutip dari Antara.
Mensos Risma mengatakan pihaknya akan mengatur strategi bersama PT Pos Indonesia untuk menyalurkan BLT pengalihan subsidi BBM untuk daerah-daerah terpencil yang tidak bisa diakses dengan jalur darat.
Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan BLT pengalihan subsidi BBM kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) senilai Rp12,4 triliun melalui PT Pos Indonesia.
Penyaluran BLT senilai Rp150.000/bulan/KPM selama 4 bulan, yang akan dicairkan dalam dua tahap, yang akan ditambahkan baik untuk penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT).
Mensos Risma mengatakan saat ini PT Pos memiliki data penyaluran BLT BBM sebanyak 18.469.299 KPM. Adapun yang dilakukan "cleansing" data karena penerima meninggal dunia atau pindah sebanyak 330.701 KPM.
Mensoa Risma mengatakan Kemensos bersama PT Pos Indonesia tengah mempersiapkan penyaluran BLT BBM kepada 1.850.000 KPM di daerah-daerah yang sulit atau rawan.
"Misalkan di daerah puncak gunung di Papua, atau di beberapa tempat misalkan di Kalimantan yang membutuhkan jalur khusus, itu yang kita siapkan untuk kita bisa melayani. Jadi seperti beberapa ke Papua ini kita terpaksa menyewa helikopter," ujar Mensos Risma.
Mensos Risma memastikan penyaluran BLT BBM tepat sasaran, mudah dijangkau oleh masyarakat, terutama penyandang disabilitas, dengan menyertakan laporan penerimaan yang menyertakan foto kondisi terakhir rumah para KPM.
Terpisah, Ekonom Faisal Basri mengatakan, kebijakan pengalihan subsidi BBM jenis pertalite, solar, dan pertamax ke program perlindungan sosial dinilai sebagai desain yang tepat untuk APBN.
Sebab kebijakan itu dinilai akan menjadi wujud kehadiran negara dalam melindungi masyarakat rentan.
"Meski pahit, kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi harus bisa dipahami dengan baik," kata Faisal Basri dalam keterangan di Jakarta hari ini.
Faisal menuturkan penyesuaian harga merupakan fenomena global karena hampir semua negara termasuk produsen besar minyak, seperti Arab Saudi telah menaikkan harga BBM.
Menurutnya, harga di Indonesia lebih murah dibandingkan produsen utama minyak Arab Saudi.
Pemerintah Indonesia perlu mencurahkan energi untuk memitigasi dampak potensi meningkatnya inflasi serta mengurangi tekanan pada masyarakat yang rentan secara ekonomi.
“Gunakan semua instrumen untuk meringankan beban rakyat," ujar Faisal.
Dalam teori ekonomi, jelas Faisal, salah satu tujuan dari kebijakan subsidi adalah redistribusi, agar distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan menetapkan harga lebih murah, masyarakat miskin dapat membeli barang yang disubsidi tersebut.
“Subsidi BBM tampak tidak sejalan dengan tujuan tersebut karena ternyata orang miskin sedikit menggunakan BBM dari pada orang kaya. Sementara itu, subsidi BBM membutuhkan anggaran sangat besar,” jelasnya.
Presiden Jokowi sempat menyampaikan bahwa 70 persen subsidi BBM justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu secara finansial, yaitu para pemilik mobil pribadi.
Menurutnya, uang negara seharusnya diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu.
Pada saat bersamaan, pemerintah melihat urgensi memperkuat program perlindungan sosial kepada masyarakat tak mampu di tengah turbulensi geopolitik dunia saat ini semakin tinggi.
Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan mengatakan langkah mempertajam subsidi kepada kelompok paling rentan sangat urgen dan harus menjadi prioritas karena mempertimbangkan stabilitas dan ketahanan ekonomi.
Data analisis intelijen ekonomi, terang Budi, menunjukkan situasi global saat ini akan terus memberikan tekanan ekonomi ke seluruh negara dan dampaknya akan sangat terasa di kalangan yang rentan secara ekonomi.
Pemerintah Indonesia lantas mengalihkan sebagian subsidi energi yang kurang efektif untuk menghadapi tekanan agar kalangan ekonomi rentan tidak turun ke level kemiskinan aku bahkan absolut akibat kenaikan harga pangan dan kebutuhan dasar sehari-hari.
Sejauh ini, pemerintah telah menyiapkan bantalan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM senilai Rp12,4 triliun yang akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu dengan nominal Rp150.000 per bulan yang akan diberikan selama empat bulan terhitung sejak September 2022.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan subsidi upah senilai Rp600 ribu per orang untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan total anggaran mencapai Rp9,6 triliun. Bahkan, pemerintah daerah diarahkan untuk memakai 2 persen dana transfer umum untuk bantuan angkutan umum, ojek daring, dan juga nelayan dengan nilai mencapai Rp2,17 triliun.
Berbagai bantalan sosial itu diberikan untuk memberikan perlindungan efektif terhadap masyarakat rentan. Hal ini yang melatarbelakangi keputusan pengalihan subsidi agar fokus kepada masyarakat yang paling membutuhkan bantuan.***
Artikel Rekomendasi