Network
KLIK BANGGAI - Beredar kabar di media sosial (medsos) bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) melegalkan zina dan LGBT di Indonesia.
Klaim 'sesat' tersebut beredar di Twitter hingga menjadi sorotan banyak warganet setelah diunggah oleh pemilik akun @adalah.
Informasi tersebut juga sempat viral setelah MK menolak permohonan seorang pemohon yang meminta perluasan terhadap pasal zina pada UU.
Baca Juga: Waduh! Beredar Video BNI Disebut Akan Keluarkan Uang Pecahan Rp100 Ribu Bergambar Jokowi
Melansir dari laman Turn Back Hoax pada Jumat, 1 Juli 2022 disebutkan bahwa, berdasarkan hasil penelusuran lebih lanjut terkait penolakan tersebut, ditemukan fakta bahwa klaim akun @adalah tersebut adalah keliru.
Disampaikan bahwa penolakan terhadap permohonan pemohon bukan berarti MK melegalkan praktek zina dan LGBT.
Sementara permohonan yang diajukan kepada MK terkait permohonan uji materi Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dalam permohonan tersebut, pemohon meminta MK memperjelas rumusan delik kesusilaan yang diatur dalam ketiga pasal tersebut.
Baca Juga: Menkes Budi Gunadi Prediksi Kasus Covid-19 Omicron Akan Capai Puncaknya Dalam Waktu Dekat
Juru Bicara MK, Fajar Laksono menegaskan, dalam putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016, Mahkamah tidak melegalkan perbuatan seksual sejenis.
“Tidak ada satu kata pun dalam amar putusan dan pertimbangan Mahkamah yang menyebut istilah LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender), apalagi dikatakan melegalkannya,” ujar Fajar.
Lima hakim MK berpendapat bahwa pemohon secara tidak langsung telah meminta untuk merumuskan norma baru yang sejatinya merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang (legislatif).
Pada dasarnya, sebagai lembaga yudikatif, MK hanya berwenangan memperluas atau mempersempit norma dalam undang-undang, bukan membuat rumusan norma baru.
Baca Juga: Wahai Para Istri, Jangan Ucapkan 8 Perkataan Ini, Bisa Buat Suami Murka Kata dr Aisyah Dahlan
Terkait permohonan ini, Mahkamah sudah menegaskan agar langkah perbaikan perlu dibawa ke pembentuk undang-undang untuk melengkapi pasal-pasal yang mengatur tentang delik kesusilaan tersebut.
Dengan demikian disampaikan bahwa klaim tentang MK melegalkan zina dan LGBT di Indonesia adalah salah alias informasi hoaks.
Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dan bijak dalam mengonsumsi setiap informasi dengan memastikan kebenarannya terlebih dahulu.***
Artikel Rekomendasi