KLIK BANGGAI - Program Asesmen Nasional (AN) sebagai pengganti Ujian Nasional (UN) mendapatkan kritikan dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih pada Rabu 28 Juli 2021 kemarin.
Ia menilai, program yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Ristek yakni AN ini berbau politis dan SARA.
Sehingga, Asesmen Nasional dianggap perlu dievaluasi sebagai pengganti Ujian Nasional (UN).
Menurutnya, AN seharusnya memberi gambaran atas lingkungan belajar para peserta didik.
Dikutip dari laman dpr.go.id, Pandangan kritis Fikri dalam rilisnya, mengingatkan, AN merupakan program yang digadang-gadang merupakan terobosan baru Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim.
Namun, program ini malah bisa mengurangi kepercayaan publik. Penilaian berbau SARA dan politis tersebut, kata Fikri, terungkap dalam contoh pertanyaan survei yang sudah beredar luas.
Misalnya, "Saya lebih senang jika sekolah dipimpin oleh orang dengan agama/ kepercayaan yang sama dengan saya?"
Baca Juga: Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, BPKP Serempak Lakukan Pengawalan
Ada lagi pertanyaan politis seperti "Presiden lebih baik dijabat seorang laki-laki daripada perempuan?"
Artikel Rekomendasi